Ahok: 1 Juta Dukungan Kumpul, Saya Maju Pilkada Jalur Independen

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memastikan maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Melalui Teman Ahok, dukungan terus dikumpulkan sampai 1 juta KTP. Bila target jumlah dukungan itu terpenuhi, Ahok akan maju sebagai calon Gubernur DKI dari jalur independen.

"Kalau mereka bisa mendapatkan (dukungan) independen tentu saya tidak boleh mengecewakan mereka. Orang yang sudah berjuang sebelum orang menyatakan dukungan, saya akan menempuh jalur independen," ujar Ahok di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2015).

Bagi mantan Bupati Belitung Timur itu, upaya yang dilakukan Teman Ahok untuk mengumpulkan dukungan tetap harus diapresiasi. Ahok pun sudah siap dengan segala risikonya.

"Masak kamu mau mengecewakan 1 juta orang. Kalau 1 juta orang bawa KTP, dia ngarap kamu independen, tapi kamu enggak independen, apa kamu enggak mengecewakan 1 juta orang? Saya akan maju independen dengan segala risiko," tegas Ahok.

Pria yang pernah menjadi anggota Komisi II DPR RI itu, tidak gentar maju lewat jalur independen. Pasalnya, maju independen tidak ubahnya dengan kondisinya saat ini yang memimpin DKI Jakarta tanpa partai politik sebagai tunggangan.

"Sekarang kan independen juga. Kan lawan semuanya," tutup Ahok. 

sumber liputan6.com

KPK Tolak Diintervensi Lembaga Pengawas

Jakarta - Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrachman Ruki menyambut baik usulan pemerintah yang akan membentuk sebuah institusi untuk mengawasi kinerja lembaganya. Tujuanya, lanjut Ruki, untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh lembaganya.

Namun, Ruki juga mewanti-wanti agar lembaga tersebut tidak dijadikan sebagai alat untuk campur tangan pihak tertentu terkait kinerja KPK dalam meberantas kasus korupsi.

"Jangan pernah berfikir bahwa pengawas itu justru akan membuat KPK ini menjadi lembaga yang tidak independen. Dia tidak boleh mengintervensi apa pun yang dilakukan oleh KPK," ujar Ruki di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Pembentukan lembaga pengawas KPK rencanya akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Namun, bakal seperti apa bentuk dan kewenangan kerjanya, hal itu masih dalam pembahasan pemerintah. "Biarkan KPK bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya pada hukum, kecuali kalau memang langkah-langkahnya menyimpang," lanjut dia.

Pada kesempatan itu, ia juga mengkritik wacana pemerintah yang akan merevisi UU KPKterkait kewenangan lembaga itu menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Jika alasan pemerintah memberikan kewenangan KPK menerbitkan SP3 terkait persoalan hak asasi manusia seperti yang dicontohkan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, hal itu kata Ruki sudah dilakukan KPK.

"Contoh yang disebutkan Luhut mengenai tersangka yang meninggal dunia, sudah diatur dalam Undang-Undang. Jadi apapun itu, penghentian penyidikan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata dia.

Ruki juga mengaku khawatir, jika lembaga antirasuah ini diberi kewenangan menerbitkan SP3, hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan di KPK untuk bernegosiasi mengenai kasus korupsi yang sedang ditangani.

"Kalau sampai (SP3) itu dijadikan alat permainan misalnya tidak cukup bukti, artinya pimpinan KPK tidak proper kerjanya," pungkas Ruki.

sumber LIPUTAN6.COM

Begini Pengalaman Pertama Mensos Khofifah Ikut Kirab Malam 1 Suro

Solo - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengaku, dirinya baru sekali mengikuti prosesi ritual kirab pada malam 1 Suro di Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Dalam sistem penanggalan Hijriah, 1 Suro bertepatan dengan 1 Muharam, tahun baru Islam.  

"Saya baru pertama kali mengikuti kirab ini. Ada proses refleksi dan komunikasi yang harus dilakukan tanpa mengatakan sesuatu," ungkap Khofifah di Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, Selasa 13 Oktober 2015 malam.

Khofifah mengungkapkan, ritual yang diadakan Pura Mangkunegaran merupakan refleksi kehidupan keluarga kerajaan Surakarta. 

"Kirab juga bisa dimaknai sebagai media komunikasi yang memperkenalkan identitas budaya Kejawen kepada pihak luar Pura, suku dan etnis lainnya," kata dia.

Ritual di Pura Mangkunegaraan, menurut Khofifah, memberikan makna tersendiri kepada siapa pun orang yang turut tenggelam dalam hikmatnya prosesi kirab. Sehingga menghadirkan rasa persatuan di tengah beragam suku yang hadir. 

Khofifah mengatakan, adat yang masih dijaga anggota keluarga Pura Mangkunegaran ini menggambarkan kuatnya identitas masyarakat Jawa di tengah modernisasi yang terjadi.

"Pasti akan memberikan makna signifikasi terhadap hadirnya keberagaman di dalam satu kesatuan. Bagaimana sebenarnya kekuatan Puro Mangkunegaran sebagai identitas budaya Jawa," ujar dia.

Puro Mangkunegaran Solo mengadakan ritual rutin menyambut tahun baru Islam dalam penanggalan Jawa atau yang dikenal dengan malam 1 Suro (Muharam) pada Selasa malam.

Perayaan malam 1 Suro diperingati dengan melakukan kirab pusaka di luar tembok pura dan bersemedi bersama anggota keluarga Puro Mangkunegaran.

Dalam peringatan ini, panitia Puro Mangkunegaran mengundang beberapa kerabat dalam Pura, serta pejabat negara dan pejabat kota Solo. 

Dari pantauan Liputan6.com, Khofifah tiba di Puro Mangkunegaran pukul 18.35 WIB. Dia mengenakan baju hitam, kerudung abu-abu serta kain jarik cokelat bermotif bunga-bunga.

Sekitar setengah jam kemudian, tepatnya pukul 07.05 WIB, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba di lokasi. Ganjar memakai pakaian adat Jawa Tengah blankon, beskap dan kain jarik cokelat serta kalung bunga melati.

Turut hadir pula anggota DPR RI Ario Bimo dan mantan Wali Kota Solo Hadi Rudyatmo, serta sejumlah pejabat Muspida Kota Solo.

Kirab pusaka ini dipimpin oleh anggota keluarga Pura Mangkunegaran Kanjeng Raden Mas Haryo Roy Rahadian, dan disaksikan pimpinan Pura Mangkunegaran Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario (KGPAA) Mangkunegoro IX .

Lima tombak pusaka berbalut kain kuning dikirab mengelilingi tembok luar Puro Mangkunegaran sepanjang 1,4 kilometer sambil bertapa membisu. 

Seperti tahun-tahun sebelumnya, ratusan warga memenuhi lokasi kirab dengan berharap mendapatkan air bekas cucian pusaka.

Selain itu, pihak Pura Mangkunegran juga membagikan 15 ribu bungkus nasi 'berkah' kepada warga dan makan bersama di dalam pelataran pura, sebagai simbol menyatunya pemimpin dengan rakyat. 

sumber LIPUTAN6.COM

Jokowi Lengkapi Koleksi Taman Pintar Yogya dengan Pesan dan Tapak

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencetakkan telapak tangan dan tapak kakinya di tanah liat, yang ditujukan untuk koleksi Taman‎ Pintar Yogyakarta. 

Prosesi ini dilakukan di halaman belakang Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Selain memberikan cetakan kaki dan tangan, Jokowi juga menuliskan p‎esan dalam bentuk tulisan. ‎

‎"Pesannya bertuliskan 'Bangsa yang besar perlu generasi muda yang sehat dan pintar, itulah sepenggal kalimat yang dituliskan Presiden Joko Widodo," ujar Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 13 Oktober 2015. 

Pesan ini, kata Haryadi, merupakan bekal tersendiri bagi masyarakat Yogyakarta dan pengunjung Taman Pintar. "Untuk bisa mendengar dan melihat langsung apa bentuk dari tapak tangan dan tapak kaki presiden Indonesia yang ada saat ini," kata dia. ‎
‎
‎Pesan, tapak tangan dan tapak kaki Presiden akan dibuat dalam bentuk perunggu yang ditempelkan di Taman Pintar. "Begitu menyentuh, baik itu tapak tangan maupun tapak kaki itu, akan keluar suara mengenai pesan Bapak Presiden kepada masyarakat bangsa dan negara," jelas dia. 
‎
Menurut Haryadi, dengan adanya pesan, tapak tangan, dan tapak kaki dari Jokowi, maka lengkap sudah koleksi Taman Pintar dari Presiden pertama hingga ke-7. "Semuanya asli kecuali satu, yakni Soekarno selaku Presiden pertama," tegas dia, antusias. 
‎
Taman Pintar Yogyakarta adalah wahana ekspresi, apresiasi, kreasi sains terbaik se-Asia Tenggara. Taman yang dibuat dan diresmikan pada 2008 lalu ini selain mencerdaskan juga menyenangkan, khususnya bagi kalangan pelajar.

sumber LIPUTAN6.COM

Sekjen Nasdem: Presiden Tak Boleh Dihina

Jakarta - Pemerintah menyodorkan 786 Pasal RUU KUHP ke DPR untuk disetujui menjadi KUHP. Di antara pasal yang disodorkan adalah pasal tentang Penghinaan Presiden, di mana pasal itu telah dihapus Mahkamah Konstitusi (MK).

Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal Paratai Nasdem Patrice Rio Capella mengatakan, usulan pasal tersebut perlu dikaji secara mendalam.

"Perlu dikaji secara mendalam, karena MK sudah menghapuskan pasal yang berkaitan dengan itu (penghinaan presiden)," ujar Rio kepada Liputan6.com, Selasa (4/8/2015).

Anggota Komisi III DPR itu menegaskan, ini bukan mengenai soal kepantasan atau tidak.

"Ini bukan soal pantas atau tidak, tetapi apakah pasal ini masih bisa diberlakukan atau tidak, karena berkaitan dengan putusan MK, yang memuat bahwa di konstitusi semua WN punya hak sama di depan hukum," jelas Rio.

Meski demikian, Rio mengatakan, Presiden tetap tidak boleh dihina siapa pun.

Walau pun menurut aku, bukan berarti Presiden boleh dihina, bukan soal pandangan orang, tapi soal jabatan yang merupakan salah satu simbol sebuah negara," pungkas Rio.





berita by liputan6.com

Jokowi Temui 98 Walikota di Istana Bogor Usai Lantik Pimpinan KPK

Jakarta - Setelah melantik 3 pimpinan sementara KPK di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi mengundang 98 walikota dari seluruh Indonesia ke Istana Bogor, Jawa Barat siang ini.

Pertemuan Jokowi dengan para walikota itu merupakan gelombang terakhir dari rangkaian pertemuan Presiden dengan para kepala daerah. Namun para pimpinan daerah yang hadir berasal dari wilayah perbatasan.

Di hadapan mereka, Jokowi akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah-masalah negara dan bangsa yang harus dikelola bersama pusat dan daerah. Serta masalah percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.

Seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Jumat (20/2/2015), mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga akan mendengar dan berdialog langsung tentang berbagai hal yang menjadi kendala dan skala prioritas pembangunan di daerah. Tujuannya agar pembangunan di tingkat pusat dapat bersinergi dengan daerah.

Selain diikuti oleh 98 walikota dari seluruh Indonesia, pertemuan tersebut akan dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri di Kabinet Kerja.

Pertemuan yang sama telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan para gubernur dan bupati dari seluruh tanah air dalam 3 gelombang. Pertemuan biasanya dilakukan pada hari Kamis atau Jumat setiap pekannya.

Jokowi Resmi Lantik 3 Pimpinan Sementara KPK

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memiliki 3 pimpinan baru. Pagi ini Presiden Jokowi telah melantik Johan Budi Sapto Prabowo, Taufiequrrachman Ruki, dan Indriyanto Seno Aji sebagai pimpinan sementara KPK.

Pelantikan digelar Jumat (20/2/2015) tepat pukul 08.00 WIB di Istana Negara, Jakarta. Dengan setelan jas, ketiganya mengucapkan sumpah.

Usai pembacaan sumpah, Jokowi kemudian menandatangani surat pengangkatan ketiganya. Dan tak lupa menyalami Johan Budi, Ruki, dan Indriyanto.
Masing-masing pimpinan sementara KPK itu didampingi oleh pasangannya. Hanya Johan Budi saja yang nampak sendirian.

Dipilihnya 3 orang ini tak lain untuk mengisi kekosongan kursi pemimpin di lembaga anti-rasuah itu, setelah Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dinonaktifkan dari posisi mereka sebagai pimpinan KPK. Sebelumnya, KPK juga telah kekurangan satu orang wakil ketua, setelah masa tugas Busyro Muqoddas berakhir.

Pengangkatan Taufiqurrahman Ruki sesuai Keppres Nomor 14/P/2015 sebagai Ketua dan anggota pimpinan sementara KPK menggantikan Abraham Samad. Lalu Johan Budi sesuai Keppres Nomor 15/P/2015 sebagai Wakil Ketua dan anggota pimpinan sementara KPK menggantikan Bambang Widjojanto.
Dan pengangkatan Indriyanto Senoadji sesuai Keppres Nomor 16/P/2015 sebagai Wakil Ketua dan anggota pimpinan sementara KPK Busyro Muqoddas yang telah berakhir masa jabatannya.