Jokowi Diminta Jangan Percaya LSM Asing Terkait Kebakaran Hutan

Jakarta-Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak mudah percaya kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing soal kasus kebakaran hutan. Sebab menurut Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo LSM asing itu kebanyakan menjadi operator kepentingan asing.

"Saya terus terang sejak awal mencurigai keberadaan LSM-LSM asing yang berada diIndonesia. NGO asing ini cenderung menjadi kaki tangan kepentingan ekonomi global," kata Firman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Sehingga, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mengingatkan agar pemerintah bisa berlaku objektif dan tidak asal menuduh, apalagi memvonis perusahaan melakukan pembakaran tanpa memverifikasi terlebih dahulu.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR, Syaefullah Tamliha mengingatkan jika perusahaan itu memang terbukti melanggar, pemerintah bisa memberikan sanksi berupa denda kepada perusahaan sawit tersebut.

"Namun, yang paling penting justru bagaimana pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat adat agar mereka bisa bertahan hidup tanpa harus menimbulkan kebakaran atau bencana lebih luas," kata Tamliha.

Bukan hanya itu, Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun pun meminta Presiden Jokowi segera melakukan evaluasi kepada para kabinetnya agar masalah ini bisa diatasi.

"Presiden Jokowi harus melakukan evaluasi secara serius terhadap kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya)," kata Ubedilah.

Menurutnya, Menteri Siti Nurbaya tidak memiliki rencana antisipasi dan penanganan kebakaran secara sistemik dan masif. Bahkan, dalam kasus asap Menteri Siti dianggap cenderung reaktif.

"Bicara hutan dan lingkungan hidup adalah sebuah program jangka panjang. Ini yang tak terlihat dalam satu tahun kinerja Menteri Siti," kata Ubedilah.

sumber liputan6.com

Jokowi Lengkapi Koleksi Taman Pintar Yogya dengan Pesan dan Tapak

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencetakkan telapak tangan dan tapak kakinya di tanah liat, yang ditujukan untuk koleksi Taman‎ Pintar Yogyakarta. 

Prosesi ini dilakukan di halaman belakang Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Selain memberikan cetakan kaki dan tangan, Jokowi juga menuliskan p‎esan dalam bentuk tulisan. ‎

‎"Pesannya bertuliskan 'Bangsa yang besar perlu generasi muda yang sehat dan pintar, itulah sepenggal kalimat yang dituliskan Presiden Joko Widodo," ujar Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 13 Oktober 2015. 

Pesan ini, kata Haryadi, merupakan bekal tersendiri bagi masyarakat Yogyakarta dan pengunjung Taman Pintar. "Untuk bisa mendengar dan melihat langsung apa bentuk dari tapak tangan dan tapak kaki presiden Indonesia yang ada saat ini," kata dia. ‎
‎
‎Pesan, tapak tangan dan tapak kaki Presiden akan dibuat dalam bentuk perunggu yang ditempelkan di Taman Pintar. "Begitu menyentuh, baik itu tapak tangan maupun tapak kaki itu, akan keluar suara mengenai pesan Bapak Presiden kepada masyarakat bangsa dan negara," jelas dia. 
‎
Menurut Haryadi, dengan adanya pesan, tapak tangan, dan tapak kaki dari Jokowi, maka lengkap sudah koleksi Taman Pintar dari Presiden pertama hingga ke-7. "Semuanya asli kecuali satu, yakni Soekarno selaku Presiden pertama," tegas dia, antusias. 
‎
Taman Pintar Yogyakarta adalah wahana ekspresi, apresiasi, kreasi sains terbaik se-Asia Tenggara. Taman yang dibuat dan diresmikan pada 2008 lalu ini selain mencerdaskan juga menyenangkan, khususnya bagi kalangan pelajar.

sumber LIPUTAN6.COM

'Badai' 100 Hari Kepemimpinan Jokowi-JK

Jakarta - Masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dan dan wakilnya, Jusuf Kalla telah melewati 100 hari. Memasuki masa itu, tiba-tiba 'badai' mengguncang pemerintahan Jokowi-JK itu.

'Badai' itu menerpa ketika Presiden Jokowi mengungkapkan keinginannya hendak mengangkat kepala Polri (Kapolri) baru. Jokowi mengatakan telah menemukan calon yang tepat untuk menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman.
Hanya beberapa hari setelah pengumuman itu, tanpa disangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan calon tunggal kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka. Dia diduga terlibat kasus penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi mencurigakan atau tidak wajar.
Kasus itu diduga dilakukan mantan ajudan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir (Binkar) Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Markas Besar Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya.

Rencana pengangkatan BG tersebut memicu pro-kontra. Belakangan menjadi konflik terbuka antara KPK dan Polri, setelah Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW). BW ditangkap selang 9 hari setelah BG ditetapkan sebagai tersangka.
Penangkapan BW dituding sebagai imbas dari penetapan status tersangka BG. Banyak pihak yang tidak terima dengan aksi yang dilancarkan Bareskrim Polri.
BW ditangkap usai mengantar anaknya ke sekolah, pagi ini. "Posisi antar anak sekolah, setelah antar dibawa orang itu (Bareskrim Polri)," ujar Johan, Jumat 23 Januari, di Jakarta.
Sejumlah tokoh dan masyarakat pun berkumpul di Gedung KPK dengan alasan menyelamatkan lembaga tersebut, 'Save KPK'. Sebab konflik antara KPK dan Polri ini bukanlah yang pertama. Disebut-sebut kisruh antar 2 lembaga penegak hukum ini sebagai Cicak Vs Buaya jilid III.
Pemerintahan Jokowi-JK pun terguncang. Orang nomor satu di Indonesia itu dianggap berada dalam tekanan partai saat mencalonkan BG. Ia pun diminta bersikap tegas dan membuktikan janji kampanyenya untuk mendengarkan suara rakyat dan pemerintahannya bersih dari unsur korupsi.
'Badai' tersebut memicu desakan publik agar Presiden Jokowi tak tinggal diam mengatasi gesekan 2 lembaga penegak hukum untuk kali ketiganya itu.
Jokowi melakukan langkah yang sama yang pernah diambil mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat 2009 lalu. Turun tangan membentuk tim independen untuk menengahi ketegangan antara 2 lembaga hukum, Polri dan KPK.
Keputusan ini diambil setelah 2 lembaga penegak hukum itu 'menawan' masing-masing pimpinannya. KPK menjerat calon Kapolri tunggal Komjen Pol Budi Gunawan. Dan Polri membidik Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
Tim independen untuk menengahi KPK dan Polri itu mirip dengan bentukan SBY saat mengatasi kasus Chandra Hamzah dan Bibit Samad, yang ditetapkan tersangka oleh Polri pada 2009 silam.
Tim Independen bernama Tim 9 tidak hanya ditugaskan mencari fakta kasus yang menyebabkan polemik di antara KPK dan Polri, tapi juga memberi masukan kepada Presiden Jokowi untuk pembenahan hubungan antar lembaga hukum negara ke depan.

Sembilan anggota Tim Independen tersebut adalah mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, mantan Wakil Kepala Polri Komjen Polisi (Purnawirawan) Oegroseno, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas, sosiolog Imam Prasodjo dan mantan Kapolri Jenderal Purn Sutanto.

Tim diketuai oleh Syafii Maarif, sementara Jimly Asshiddiqie menjadi Wakil Ketua dan Hikmahanto Juwana menjadi Sekretaris.
Dalam situasi politik yang memanas, pengamat politik Emrus Sihombing berharap agar masyarakat menyikapinya dengan dewasa dan tak mudah terprovokasi tanggapan isu liar yang kebenarannya belum terkonfirmasi.

Dukungan Tak Luntur

Meski diterpa 'badai', pemerintahan yang dipimpin Jokowi masih mendapat dukungan dari rakyat. Walau tak sedikit yang kontra dengannya.

Selama 100 hari kepemimpinannya, Presiden Jokowi dan Wapres JK dinilai telah menghasilkan berbagai gebrakan kebijakan. Di antara yang paling populer dan mendapatkan dukungan masyarakat, yakni penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Dalam surveinya, lembaga survei Populi Center menyatakan, kebijakan penurunan harga BBM itu mendapat dukungan rakyat sebesar 93,8%. Tak cuma penurunan harga BBM, kebijakan Jokowi-JK lain yang dinilai didukung masyarakat, yakni swasembada pangan 73,3%, dan penenggelaman kapal asing pencuri ikan 72,8%.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto pun angkat bicara dalam diskusi 'Menanti Ketegasan Jokowi'. Menurut dia, Jokowi memiliki 4 strategi untuk menangani masalah tersebut.

Memanasnya hubungan antara KPK dengan Polri membuat banyak bermunculan persepsi terkait apa yang dialami Presiden Joko Widodo. Terlebih Tim 9 yang dibentuk Jokowi untuk meredakan konflik KPK-Polri menyatakan pemilihan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri bukan inisiatifnya sendiri.

Pernyataan tersebut membuat banyak pihak beranggapan Presiden Jokowi mendapat tekanan dari sejumlah pihak, termasuk dari partai politik yang mengusungnya.

Di tengah kondisi ini, Jokowi menuliskan sebuah status di akun Facebooknya yang berbunyi "Suro Diro Joyoningrat Lebur Dening Pangastuti". Kata tersebut diketahui merupakan suatu ungkapan atau filosofi Jawa.

Sementara Sekretaris Tim 9 Hikmahanto Juwono menanggapi santai terkait berbagai pendapat dan penolakan dibentuknya Tim 9 untuk menyelesaikan konflik Komisi Pemberantasan Korupsi-Polri. Guru Besar Hukum Internasional tersebut mengatakan, dengan lugas bahwa inisiatif terbentuknya kelompok tersebut berasal dari presiden dan bukan inisiatif mereka pribadi.

"Kita tuh diundang loh sama Presiden. Jadi bukan tanpa sebab, tiba-tiba datang dan merekomendasikan hasil penyelidikan kita ke Presiden. Presiden itu kan sebenarnya berhak meminta masukan dari siapa saja dan dari mana saja, baik lembaga hukum, pakar hukum ataupun sahabat," ujar Hikmahanto kepada Liputan6.com, Jumat 30 Januari.

Bagi Hikmahanto, keberadaan Tim 9 sebatas merekomendasikan hal-hal yang menurut mereka baik dilakukan, tanpa intervensi dari Tim 9. Ia tidak mengklaim masukan dari Tim 9 adalah yang paling baik.

"Tim 9 hanya mengumpulkan fakta-fakta yang kita dapatkan lalu rangkumannya kita berikan ke Presiden. Keputusan akhirnya ya terserah Pak Presiden mau dengar yang mana. Presiden berhak menentukan pilihan," ucap Hikmahanto.

info by  http://news.liputan6.com

Bertemu Prabowo, Jokowi Dinilai Cari Dukungan Politik

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga pimpinan Koalisi Merah Putih Prabowo Subianto bertemu di Istana Bogor, pada Kamis 29 Januari lalu.

Direktur Political Communication Institute Heri Budianto memaknai pertemuan Jokowi dan Prabowo sebagai salah satu upaya Jokowi mendapatkan dukungan politik dari luar tubuh Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Menurut dia, pertemuan kedua tokoh nasional yang sempat bersaing demi mendapatkan posisi nomor 1 di negeri ini menyiratkan kondisi KIH yang sedang tak harmonis.

"Dari banyak momen, momen yang paling terang benderang adalah saat Prabowo bertemu Jokowi. Jokowi seolah meminjam tokoh-tokoh ini untuk melakukan sesuatu. Tak bisa disangkal lagi kalau di tubuh KIH sedang ada masalah," jelas dia di Kawasan Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2015)

Heri menilai telah terjadi dualisme paham yang mencoba mempengaruhi keputusan Jokowi terkait pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebagian mengatakan demi terlaksananya undang-undang, Budi gunawan harus dilantik. Sebagian mengatakan demi mendengar aspirasi rakyat, sebaiknya pelantikan Budi Gunawan dibatalkan.

"Memang dari aspek hukumm ada dua kubu yang berseberangan. Ada yang bilang hukum di atas etika dan etika di atas hukum" tandasnya.

Kisruh pencalonan Komisaris Jendral Budi Gunawan sebagai Kapolri mencuat ke permukaan saat calon tunggal Kapolri tersebut dinyatakan tersangka pemilik rekening gendut oleh KPK.

Selang dua pekan, Wakik Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap oleh Bareskrim Polri dengan tuduhan memengaruhi saksi saat sidang Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Hal ini menimbulkan kecaman dari berbagai elemen masyarakat yang pro KPK dan menyebutnya kriminalisasi terhadap KPK.
Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK sebelumnya mengatakan pertemuan keduanya adalah langkah baik yang mampu menciptakan stabilitas politik.

"Kan Pak Jokowi ya menerima tamu, menerima ketua partai kan bagus, supaya negeri ini aman politiknya stabil. Itu tanda tanda bahwa politik kita lebih stabil dari perkiraan, tidak ada partai yang tidak bersahabat," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, 30 Januari.

JK membantah, dalam pertemuan tersebut, Jokowi dan Prabowo melakukan sebuah perjanjian politik. Dia menegaskan, pertemuan itu untuk menciptakan kesadaran membangun bangsa bersama-sama.

"Tidak ada deal-nya, ini saya pikir semua sadar untuk membangun negeri ini secara bersama sama. Ya berpikir boleh-boleh saja, tapi tidak begitu, bahwa bersama-sama ingin membangun bangsa ini," tutur Jusuf Kalla.


 info by  http://news.liputan6.com

Bertemu Nelayan Gorontalo, Jokowi Janji Akan Beri Bantuan Kapal

Gorontalo - Setelah blusukan ke kampung nelayan di Kalimantan Tengah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi nelayan di Pelabuhan Gorontalo. Jokowi berjanji akan memberikan bantuan kapal nelayan dengan bobot 3 gross ton dan alat pemecah ombak.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Sabtu (6/12/2014), Jokowi juga menyempatkan berdialog dengan para nelayan mengenai hasil tangkapan mereka. Suasana mencair dengan celetukan-celetukan Jokowi yang tidak banyak tahu mengenai ikan laut.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Jokowi juga menampung berbagai permasalahan yang dikeluhkan nelayan. Salah satunya adalah menurunnya hasil tangkapan akibat aksi pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing.

Kepada para nelayan di Gorontalo, Jokowi berjanji akan mengambil langkah tegas dengan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah telah menenggelamkan 3 kapal nelayan asing yang terbukti mencuri kekayaan laut Indonesia. Ketiga kapal itu ditenggelamkan di perairan Kepulauan Riau, Jumat 5 Desember kemarin.

Penenggelaman kapal ini untuk mencegah berulangnya aksi pencurian ikan oleh nelayan asing. Akibat pencurian ikan ini, setiap tahun Indonesia diperkirakan rugi sebesar Rp 300 triliun. (Nfs/Ans).

info by liputan6

Presiden Jokowi Tegaskan Perppu Pilkada Tak Bisa Ditawar Lagi

Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie memerintahkan kadernya di DPR untuk menolak Perppu Pilkada Langsung yang diteken SBY saat menjabat Presiden RI. Bukan hanya SBY yang kecewa, Presiden Jokowi pun ikut menyatakan sikap.

Melalui fanpage Facebook-nya, Presiden Jokowi menyatakan akan menjalin komunikasi politik yang lebih intensif dengan Parlemen (DPR-RI) untuk saling menyetujui kesepakatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

"Pada prinsipnya Pilkada langsung tidak bisa ditawar-tawar lagi, ini adalah buah paling manis dalam demokrasi kita," kata Jokowi, dikutip Liputan6.com, Jumat (5/12/2014).

Bila Pilkada Langsung dibredel kemudian digantikan Pilkada Tidak Langsung, sambung Jokowi, maka rakyat seakan-akan diikat untuk menonton panggung politik, dimana rakyat diasingkan dari hak-haknya berdemokrasi.

"Dengan pilkada langsung, pelan-pelan akan kita dapatkan pemimpin yang secara organik tumbuh di dalam masyarakat dan paham atas situasi-situasi yang berkembang di tengah masyarakat," ujar Jokowi.

Sebelumnya, saat penyampaian tanggapan dari DPP Partai Golkar atas pandangan umum Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tiap DPD tingkat I dan II Golkar di Hotel Westin, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa 2 Desember malam, Ical meminta agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada dan Pemda yang dikeluarkan SBY ditolak.

"Saya dengar, Perppu itu digugat, bukan materi tapi mengenai cara untuk melaksanakan Perppu itu. Kata Mahfud, kalau Perppu itu dibatalkan, harus dibuat UU baru dan kemudian UU pilkada itu berlaku kembali. Kalau itu nggak berhasil, itu akan kita perjuangkan setelah DPR reses. Sesuai usulan saudara sekalian, kita bisa menolak Perppu itu," papar Ical.

Ketua Umum Partai Demokrat SBY pun merasa dikhianati Partai Golkar. Padahal, ada kesepakatan yang ditandatangi Ical agar Partai Golkar mendukung Perppu tersebut di DPR.

"Kini, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," tegas SBY dalam akun twitternya, @SBYudhoyono, Jumat (5/12/2014).

Agar Perppu Pilkada yang diterbitkannya saat menjabat Presiden RI itu disahkan, SBY pun memerintahkan Fraksi Demokrat DPR untuk mendekati Fraksi PDIP.

info by liputan6

Alasan jokowi ngotot menaikan harga BBM subsidi

presiden dan wakil presiden

• Jakarta -Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) punya alasan kuat ingin menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Salah satu alasannya karena anggaran subsidi BBM yang masih sangat besar.
  
  "Kami mencoba realistis, kalau misalnya Pak Jokowi dan JK harus menyesuaikan harga di awal pemerintahannya itu karena beban APBN yang cukup berat," ungkap Anggota Komisi VII dan fraksi PDI-Perjuangan Effendi Simbolon saat ditemui di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (30/08/2014).
  
  Effendi mengklaim kebijakan Jokowi yang ingin menaikkan harga BBM subsidi juga karena alasan rakyat. Penyaluran BBM subsidi memang selama ini dinilainya tidak tepat sasaran.
  
  "Pak Jokowi ingin menaikkan harga BBM bersubsidi itu demi rakyat. APBN ini untuk rakyat jadi kita lihat eksistensi Pak Jokowi dan JK punya kemampuan di awal pemerintahannya saja mengambil kebijakan yang tidak populer," imbuhnya.
  
  Jika nanti harga BBM subsidi dinaikkan, Jokowi sudah mempunyai program khusus pemberian subsidi langsung kepada masyarakat. Metodenya seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara transparan kepada masyarakat yang kurang mampu.
  
  "Kita punya program social-map jadi setiap orang yang punya hak menerima bantuan langsung masuk ke daftar. Anda kategori miskin langsung dapat social-map ini karena adanya kenaikkan harga BBM subsidi," jelasnya.
  
  Di tempat yang sama pengamat politik ekonomi Ichsanuddin Noorsy berpendapat jika harga BBM subsidi dinaikkan Rp 1.000/liter saja maka akan inflasi akan naik 1,43%. Selain itu laju presentase kemiskinan juga akan naik 0,41%.
  
  "Artinya akan ada 1,5 juta hingga 1,6 juta masyarakat miskin baru jika harga BBM subsidi naik Rp 1.000/Liter," katanya.
  
  Seperti diketahui, dalam Rancangan APBN 2015, anggaran subsidi BBM dianggarkan Rp 291 triliun dengan kuota sebanyak 48 juta kilo liter.

   

   

  # Wiji Nurhayat - detikfinance
  Sabtu, 30/08/2014 14:15 WIB