Bertemu Nelayan Gorontalo, Jokowi Janji Akan Beri Bantuan Kapal

Gorontalo - Setelah blusukan ke kampung nelayan di Kalimantan Tengah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi nelayan di Pelabuhan Gorontalo. Jokowi berjanji akan memberikan bantuan kapal nelayan dengan bobot 3 gross ton dan alat pemecah ombak.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Sabtu (6/12/2014), Jokowi juga menyempatkan berdialog dengan para nelayan mengenai hasil tangkapan mereka. Suasana mencair dengan celetukan-celetukan Jokowi yang tidak banyak tahu mengenai ikan laut.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Jokowi juga menampung berbagai permasalahan yang dikeluhkan nelayan. Salah satunya adalah menurunnya hasil tangkapan akibat aksi pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing.

Kepada para nelayan di Gorontalo, Jokowi berjanji akan mengambil langkah tegas dengan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah telah menenggelamkan 3 kapal nelayan asing yang terbukti mencuri kekayaan laut Indonesia. Ketiga kapal itu ditenggelamkan di perairan Kepulauan Riau, Jumat 5 Desember kemarin.

Penenggelaman kapal ini untuk mencegah berulangnya aksi pencurian ikan oleh nelayan asing. Akibat pencurian ikan ini, setiap tahun Indonesia diperkirakan rugi sebesar Rp 300 triliun. (Nfs/Ans).

info by liputan6

Presiden Jokowi Tegaskan Perppu Pilkada Tak Bisa Ditawar Lagi

Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie memerintahkan kadernya di DPR untuk menolak Perppu Pilkada Langsung yang diteken SBY saat menjabat Presiden RI. Bukan hanya SBY yang kecewa, Presiden Jokowi pun ikut menyatakan sikap.

Melalui fanpage Facebook-nya, Presiden Jokowi menyatakan akan menjalin komunikasi politik yang lebih intensif dengan Parlemen (DPR-RI) untuk saling menyetujui kesepakatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

"Pada prinsipnya Pilkada langsung tidak bisa ditawar-tawar lagi, ini adalah buah paling manis dalam demokrasi kita," kata Jokowi, dikutip Liputan6.com, Jumat (5/12/2014).

Bila Pilkada Langsung dibredel kemudian digantikan Pilkada Tidak Langsung, sambung Jokowi, maka rakyat seakan-akan diikat untuk menonton panggung politik, dimana rakyat diasingkan dari hak-haknya berdemokrasi.

"Dengan pilkada langsung, pelan-pelan akan kita dapatkan pemimpin yang secara organik tumbuh di dalam masyarakat dan paham atas situasi-situasi yang berkembang di tengah masyarakat," ujar Jokowi.

Sebelumnya, saat penyampaian tanggapan dari DPP Partai Golkar atas pandangan umum Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tiap DPD tingkat I dan II Golkar di Hotel Westin, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa 2 Desember malam, Ical meminta agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada dan Pemda yang dikeluarkan SBY ditolak.

"Saya dengar, Perppu itu digugat, bukan materi tapi mengenai cara untuk melaksanakan Perppu itu. Kata Mahfud, kalau Perppu itu dibatalkan, harus dibuat UU baru dan kemudian UU pilkada itu berlaku kembali. Kalau itu nggak berhasil, itu akan kita perjuangkan setelah DPR reses. Sesuai usulan saudara sekalian, kita bisa menolak Perppu itu," papar Ical.

Ketua Umum Partai Demokrat SBY pun merasa dikhianati Partai Golkar. Padahal, ada kesepakatan yang ditandatangi Ical agar Partai Golkar mendukung Perppu tersebut di DPR.

"Kini, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," tegas SBY dalam akun twitternya, @SBYudhoyono, Jumat (5/12/2014).

Agar Perppu Pilkada yang diterbitkannya saat menjabat Presiden RI itu disahkan, SBY pun memerintahkan Fraksi Demokrat DPR untuk mendekati Fraksi PDIP.

info by liputan6

Alasan jokowi ngotot menaikan harga BBM subsidi

presiden dan wakil presiden

• Jakarta -Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) punya alasan kuat ingin menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Salah satu alasannya karena anggaran subsidi BBM yang masih sangat besar.
  
  "Kami mencoba realistis, kalau misalnya Pak Jokowi dan JK harus menyesuaikan harga di awal pemerintahannya itu karena beban APBN yang cukup berat," ungkap Anggota Komisi VII dan fraksi PDI-Perjuangan Effendi Simbolon saat ditemui di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (30/08/2014).
  
  Effendi mengklaim kebijakan Jokowi yang ingin menaikkan harga BBM subsidi juga karena alasan rakyat. Penyaluran BBM subsidi memang selama ini dinilainya tidak tepat sasaran.
  
  "Pak Jokowi ingin menaikkan harga BBM bersubsidi itu demi rakyat. APBN ini untuk rakyat jadi kita lihat eksistensi Pak Jokowi dan JK punya kemampuan di awal pemerintahannya saja mengambil kebijakan yang tidak populer," imbuhnya.
  
  Jika nanti harga BBM subsidi dinaikkan, Jokowi sudah mempunyai program khusus pemberian subsidi langsung kepada masyarakat. Metodenya seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara transparan kepada masyarakat yang kurang mampu.
  
  "Kita punya program social-map jadi setiap orang yang punya hak menerima bantuan langsung masuk ke daftar. Anda kategori miskin langsung dapat social-map ini karena adanya kenaikkan harga BBM subsidi," jelasnya.
  
  Di tempat yang sama pengamat politik ekonomi Ichsanuddin Noorsy berpendapat jika harga BBM subsidi dinaikkan Rp 1.000/liter saja maka akan inflasi akan naik 1,43%. Selain itu laju presentase kemiskinan juga akan naik 0,41%.
  
  "Artinya akan ada 1,5 juta hingga 1,6 juta masyarakat miskin baru jika harga BBM subsidi naik Rp 1.000/Liter," katanya.
  
  Seperti diketahui, dalam Rancangan APBN 2015, anggaran subsidi BBM dianggarkan Rp 291 triliun dengan kuota sebanyak 48 juta kilo liter.

   

   

  # Wiji Nurhayat - detikfinance
  Sabtu, 30/08/2014 14:15 WIB