Jokowi Temui 98 Walikota di Istana Bogor Usai Lantik Pimpinan KPK

Jakarta - Setelah melantik 3 pimpinan sementara KPK di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi mengundang 98 walikota dari seluruh Indonesia ke Istana Bogor, Jawa Barat siang ini.

Pertemuan Jokowi dengan para walikota itu merupakan gelombang terakhir dari rangkaian pertemuan Presiden dengan para kepala daerah. Namun para pimpinan daerah yang hadir berasal dari wilayah perbatasan.

Di hadapan mereka, Jokowi akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah-masalah negara dan bangsa yang harus dikelola bersama pusat dan daerah. Serta masalah percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.

Seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Jumat (20/2/2015), mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga akan mendengar dan berdialog langsung tentang berbagai hal yang menjadi kendala dan skala prioritas pembangunan di daerah. Tujuannya agar pembangunan di tingkat pusat dapat bersinergi dengan daerah.

Selain diikuti oleh 98 walikota dari seluruh Indonesia, pertemuan tersebut akan dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri di Kabinet Kerja.

Pertemuan yang sama telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan para gubernur dan bupati dari seluruh tanah air dalam 3 gelombang. Pertemuan biasanya dilakukan pada hari Kamis atau Jumat setiap pekannya.

Jokowi Resmi Lantik 3 Pimpinan Sementara KPK

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memiliki 3 pimpinan baru. Pagi ini Presiden Jokowi telah melantik Johan Budi Sapto Prabowo, Taufiequrrachman Ruki, dan Indriyanto Seno Aji sebagai pimpinan sementara KPK.

Pelantikan digelar Jumat (20/2/2015) tepat pukul 08.00 WIB di Istana Negara, Jakarta. Dengan setelan jas, ketiganya mengucapkan sumpah.

Usai pembacaan sumpah, Jokowi kemudian menandatangani surat pengangkatan ketiganya. Dan tak lupa menyalami Johan Budi, Ruki, dan Indriyanto.
Masing-masing pimpinan sementara KPK itu didampingi oleh pasangannya. Hanya Johan Budi saja yang nampak sendirian.

Dipilihnya 3 orang ini tak lain untuk mengisi kekosongan kursi pemimpin di lembaga anti-rasuah itu, setelah Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dinonaktifkan dari posisi mereka sebagai pimpinan KPK. Sebelumnya, KPK juga telah kekurangan satu orang wakil ketua, setelah masa tugas Busyro Muqoddas berakhir.

Pengangkatan Taufiqurrahman Ruki sesuai Keppres Nomor 14/P/2015 sebagai Ketua dan anggota pimpinan sementara KPK menggantikan Abraham Samad. Lalu Johan Budi sesuai Keppres Nomor 15/P/2015 sebagai Wakil Ketua dan anggota pimpinan sementara KPK menggantikan Bambang Widjojanto.
Dan pengangkatan Indriyanto Senoadji sesuai Keppres Nomor 16/P/2015 sebagai Wakil Ketua dan anggota pimpinan sementara KPK Busyro Muqoddas yang telah berakhir masa jabatannya.

Ahok Ada di Balik Keputusan-keputusan Jokowi Angkat Kapolri?

Jakarta - ‎Presiden Jokowi melakukan blusukan bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke Kebon Nanas dan Kamal Muara, pada Rabu 18 Februari lalu. Dalam blusukan itu, Ahok diajak 'mencicipi' mobil RI 1.

"Pak Presiden ingin saya merasakan kalau naik RI 1," kata Ahok, di Balaikota, Jakarta, Jumat (20/2/2015).

Selain itu, Ahok juga merasakan bagaimana enaknya dihormati sebagai Presiden RI. Hal itu dirasakan usai melakukan blusukan‎ dan Ahok diantar sampai Istana Negara.

"Enak dong. Untungnya diajak masuk ke Istana, jadi saya dihormati tuh, Kalau ‎dia masuk pintu, kan buka kaca, lalu pengawalnya hormat, Presiden harus ngomong, 'Lanjutkan,'. Saya respons, 'Oh, gitu ya, Pak'," cerita Ahok.
‎
Keduanya merupakan pasangan selama 2 tahun saat memimpin DKI Jakarta, periode 2012-2014. Saat semobil bersama, apakah Ahok membahas hal penting dengan Jokowi?

"Kita ketawa-ketawa saja lah. Tanya sama ajudan," ujar Ahok singkat.

Namun, beberapa keputusan penting diambil Presiden Jokowi setelah bertemu Ahok. Seperti sepulang dari Balaikota, Jokowi langsung mengumumkan pemberhentian Sutarman dari jabatan Kapolri.

"Lu orang mau tahu saja pembicaraan orang. Yang lain rahasia lah. Mau tahu saja deh. Pokoknya kita ketawa-ketawa saja," terang Ahok.

‎Setelah jadi presiden, Jokowi kembali datang ke Balai Kota pada 9 Januari 2015. Namun, saat itu dia tidak bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Ahok. Dia melakukan pemeriksaan sekitar satu jam lebih di ruangan Pusyankes Pemprov DKI Jakarta.

Setelah kembali ke Istana, kabar pengangkatan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri mulai beredar. Bahkan surat pemberhentian dan pengangkatan Kapolri sudah disiapkan.

Kunjungan kedua Jokowi dilakukan pada Jumat 16 Februari lalu. Jokowi melakukan pemeriksaan gigi sekitar 45 menit ditemani Ahok. Kemudian mereka melakukan pertemuan tertutup di ruang kerja Gubernur DKI Jakarta. Mereka berada di dalam sekitar 40 menit lebih.

Setelah pertemuan keduanya, Jokowi memberhentikan Sutarman sebagai Kapolri. Pertemuan ketiga dengan Ahok dilakukan Rabu 18 Februari kemarin. Sedikit berbeda, Jokowi membuat keputusan besar lebih dulu, dengan mengangkat Badrodin Haiti jadi Kapolri dan mengangkat 3 pimpinan KPK sementara, baru bertemu dan semobil dengan Ahok.

Zulkifli Hasan Dapat Dukungan DPD dan DPW Maluku Jadi Ketum PAN

Maluku - Ketua MPR Zulkifli Hasan berkunjung ke Ambon, Maluku, tak hanya memberikan pembekalan terkait 4 pilar kebangsaan kepada tokoh masyarakat. Zulkifli juga mendapat dukungan dari DPD dan DPW se-Maluku untuk menjadi Ketua Umum PAN 2015-2020.

Zulkifli bertemu dengan para pengurus di rumah dinas Gubernur Maluku setelah memberikan pengarahan pada tokoh masyarakat di Gedung Siwalima. Pertemuan yang berlangsung selama 30 menit digelar secara tertutup.

Ketua DPW PAN Ambon, Ramli Mahulette mengatakan, para pengurus sengaja menyempatkan diri bertemu dengan Zulkifli untuk menyambung silaturrahmi. Pertemuan ini juga digunakan untuk menyampaikan dukungan pada Zulkifli menjadi Ketua Umum PAN dalam Munas yang berlangsung di Bali akhir Februari ini.

"Kami mendukung penuh Insya Allah. Saya yakin, angka maksimal akan diberikan kepada pak Zul," kata Ramli di kediaman Gubernur Maluku, Said Assegaf, Jumat (20/2/2015).

Ramli menjelaskan, di antara kedua calon pihaknya memiliki pertimbangan tersendiri. Tapi, saat ini program yang ditawarkan Zulkifli dinilai paling baru.

"Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Politik itu kan kekuasaan. Sekarang ini yang punya kekuasaan sementara Bang Zul. Dalam visi misi Ketua MPR ini akan memiliki otonomisasi besar. Ini yang membuat teman-teman DPD merasa terpanggil cukup rekomen. Otonomisasi menarik teman-teman DPW untuk mendukung Pak Zul," jelas dia.

Sementara Ketua UKK DPW PAN Maluku, Salim Syamsuddin mengatakan, dalam pertemuan dengan DPW PAN sebelumnya, dirinya dapat melihat adanya dukungan besar pada Zulkifli. Bahkan, dia menilai kemenangan Zulkifli sudah dapat dilihat.

"Untuk Jawa 80%, Indonesia Timur 70%, Sumatera yang masih 50:50. Insya Allah bisa menang mutlak atau aklamasi," jelas Salim.

Setelah mendapatkan dukungan, Zulkifli tampak tidak mau jumawa. Dia menyerahkan pada peserta kongres dan membiarkan proses mengalir saja.

"Saya tidak mau klaim lah. Biarkan mengalir saja," ucap Zulkifli.

Dianggap Figur Pemersatu, Wiranto Diyakini Kembali Pimpin Hanura

Jakarta Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengaku masih membutuhkan sosok seperti Wiranto untuk menjadi ketua umum. Hal tersebut lantaran Hanura menilai rakyat Indonesia masih melihat ketokohan dalam sebuah partai.

"Dalam munas kali ini semua sepakat meminta ketum memimpin kembali partai pada periode 2015 hingga 2020. Ini karena Pak Wiranto adalah figur pemersatu kami (Hanura)," ujar politisi Hanura Miryam S Haryani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2015).

Anggota Komisi V DPR itu berharap, munas yang akan berjalan 3 hari itu berjalan damai dan sesuai dengan keinginan kader dan cita-cita partai. "Kita Munas Hanura 13-15 Februari di Solo, saya berharap Munas Solo berjalan damai, kondusif sesuai dengan nama partai, mengedepankan hati nurani."

Namun pada pergantian pengurus nanti, Ketua Srikandi Hanura ini meminta agar Ketua Umum terpilih beserta tim formatur mengakomodir pengurus perempuan dalam DPP Hanura.

"Iya lho, dalam pemilu saja banyak pemilih perempuan. Pak Wiranto juga perhatian sekali dengan ini, saya minta itu tetap dipertahankan," ucap Miryam.

Saat disinggung kabar ia digadang-gadang menjadi Sekretaris Jenderal partai usai munas, perempuan asal Indramayu, Jawa Barat itu mengaku siap jika diminta Wiranto.

"Posisi saya sebagai kader jika diminta partai, Bu Miryam sebagai sekjen, masa saya bilang tidak, kan perintah itu. Intinya dalam pengurus utamakan gender," tandas Miryam S Haryani.

 http://news.liputan6.com

PO Efisiensi Transport

Armada:
- Mercedez Benz OH-1526 New Suspension
- HINO R260
- Karoseri Adi Putro & Laksana

 Armada Trayek :
 - Efisiensi Armani edition 
 - Efisiensi Fly
 - Efisiensi setra (jetbus hd3)
 - Efisiensi nike orange
 - Efisiensi Smart bus


Jadwal Keberangkatan:

Jogja-Purwokerto :
05.30 - 20.30 (setiap 30 menit sekali) 

Purwokerto-jogja :
05.00 - 19.00 (setiap 30 menit sekali)

Jogja-Cilacap :
06.00 ; 07.00 ; 07.30 ; 08.00 ; 08.30 ; 09.00 ; 09.30; 10.00 ; 11.00 ; 12.00 ; 13.00 ; 13.30 ; 14.00 ; 14.30 ; 15.00 ; 15.30 ; 16.00 ; 16.30 ; 17.00 ; 18.00 19.00 ; 20.00 ; 21.00

Cilacap-Jogja :
01.00 ; 02.00 ; 03.00 ; 05.00 ; 05.30 ; 06.00 ; 06.30 ; 07.00 ; 07.30 ; 08.00 ; 08.30 ; 09.00 ; 09.30 ; 10.00 ; 11.00 ; 12.00 ; 12.30 ; 13.00 ; 13.30 ; 14.00 ; 15.00 ; 16.00 ; 17.00 ; 19.00 

Jogja-Purbalingga :
Berangkat setiap 1 jam sekali ikut bus yang ke Purwokerto jam 06.30 ; 07.30 ; 08.30 ; dst.. Transit shuttle di garasi EFISENSI Sokaraja (depan RS. Margono)

Purbalingga-Jogja :
Berangkat 1 jam sekali dari agen di term. Purbalingga jam 06.00, 07.00, dst s.d jam 17.00. Menggunakan armada shuttle dan diikutkan ke bus yang dari Purwokerto, transit di agen Sokaraja.

Pool dan Kantor Cabang PO Efisiensi :
- Kebumen : Jln. Raya Wonosari km. 6 (0287-384444)
- Purwokerto : Jln. Soepardjo Roestam No 7 (0281-7260950)
- Cilacap : Jln. Perintis Kemerdekaan no. 55 (0282-5540000)
- Yogyakarta : Jln. Raya Wates km. 6 (0274-6909200)

Kontak Agen PO Efisiensi :
-Gombong : 081327243966 [ toko empat ] / 087837626263
- Sampang : 087 83 763 88 66
- Buntu : 087 736 444 069
- Maos : 087 83 763 88 55
- Sokaraja : 087 83 763 88 77
- Purbalingga : 082 378 713 381, 087 737 026 800
- Jombor : 081 392 993 489
- Kentungan : 087 739 479 407
- Seturan : 0877 382 700 11
- Malioboro : 0877 385 343 64
- Ambarrukmo Plaza : 0274-7490202
- Bandara Jogja : 0878 3876 6477

Keterangan :
- Fasilitas : AC, LCD, DVD, Reclining Seat
- Tiket PATAS [Jauh Dekat] Rp. 70.000,- + air mineral (per 1 Desember'14)
- Tersedia Shuttle Ke Pusat Kota JOGJA (sesuai dgn rute yg telah ditentukan) dan Bandara Adi Soetjipto

# info mas andy hafiz DH


ALBUM EFISIENSI :)

 

  TERBARU SMART BUS EFISIENSI 2015 : 
online ticket bus

FOTO-FOTO ANAK BMC


# GAMBAR SEMENTARA INSYAALLOH AKAN DI TAMBAH LAGI

Saksi Budi Gunawan Sebut Alat Bukti Penetapan Tersangka Minimal 5

Jakarta - Pakar Hukum Pidana asal Universitas Padjajaran (Unpad) Romli Atmasasmita memberikan kesaksian dalam sidang gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam kesaksiannya, Romli Atmasasmita yang juga pernah dilibatkan menyusun Undang-Undang KPK, mengingatkan, agar penetapan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi harus memenuhi asas kehati-hatian. Termasuk dalam pengumpulan alat bukti.

"Alat bukti itu tidak boleh 2, minimal 5. Di situlah rambu-rambunya. Dasar penyelidikan, asas yang harus jadi landasan kerja KPK," kata Romli saat memberikan kesaksiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2015).

Romli berpendapat, meski cara kerja KPK dibekali undang-undang khusus pemberantasan korupsi, standar operasionalnya harus sejalan dengan lembaga penegak hukum lain yakni Kepolisian dan Kejaksaan.

Romli menilai, tak dikenalnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di KPK membuat lembaga antikorupsi itu berpotensi terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan.

"Walaupun KPK dasarnya hukum, tetapi KPK tidak bisa lepas dari kehati-hatian," ucap mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia itu.

KPK menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan menerima hadiah atau janji saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri.

Budi Gunawan dikenakan pasal 12 huruf a atau b, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ketua KPK Abraham Samad menyatakan, KPK telah melakukan penyelidikan sejak Juli 2014, dan sudah setengah tahun lebih melakukan penyelidikan terhadap kasus transaksi tidak wajar terhadap pejabat negara itu, hingga pada akhirnya KPK menemukan peristiwa pidana dan telah menemukan lebih dari 2 alat bukti untuk meningkatkan kasus ini dari tahap penyelidkan ke penyidikan 12 Januari 2015.

 http://news.liputan6.com

Isi Pemeriksaan Akil Mochtar Saat Bersaksi untuk BW di Bareskrim

 Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menjadi salah satu saksi yang dihadirkan Bareskrim Mabes Polri terkait kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu pada sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah yang menjerat Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Akil yang diperiksa Rabu 4 Februari malam itu, dicecar pertanyaan penyidik Bareskrim mengenai Bambang yang pernah 1 mobil dengannya saat gugatan sengketa Pilkada itu masih dalam proses di Mahkamah Konsititusi.

"Yang ingin digali oleh penyidik, sehubungan Akil pernah sampaikan dalam pleidoi ketika perkara itu sedang berjalan, pemeriksaan sengketa Pilkada Kotawaringin, Akil pernah satu mobil dengan BW (Bambang Widjojanto) dari MK ke Pasar Minggu," ujar salah satu pengacara Akil, Adardam Achyar di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/2/2015).

Adardam menjelaskan, dalam pertemuan di mobil Akil selama 45 menit tersebut, selain Bambang juga ada ajudan dan sopir Akil. Dan dalam perjalanan itu, dalam kesaksiannya di Bareskrim, Akil mengatakan bahwa Bambang meminta bantuannya terkait gugatan Pilkada Kotawaringin Barat.

"Saya tidak bisa bicara spesifik, tetapi pada pokoknya memang ada pembicaraan dari Pak BW ke Akil tentang permintaan tolong supaya dibantu sengketa perkara di Kotawaringin," kata Adardam.

Adardam mengatakan, Akil yang sudah menjadi terpidana seumur hidup lantaran terbukti menerima suap pengurusan sengketa Pilkada di MK, tidak langsung menyetujui permintaan Bambang.

"Tapi yang jelas itu pada waktu pemeriksaan perkara di tempat panel. Pak Akil pernah katakan, beliau hanya sampaikan 'Kita lihatlah fakta persidangan'," tutur dia.
Akil juga mengaku pernah bertemu Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto (BW). Pertemuan itu terjadi saat dia hendak pulang usai menyidangkan perkara sengketa Pilkada Kotawaringin Barat.

Kala itu, BW merupakan kuasa hukum dari Bupati Kotawaringin saat ini, Ujang Iskandar. Dan Akil Mochtar saat itu menjadi Ketua Panel Sidang MK pada 2010 silam.

info by  Liputan6.com,

Ulang Tahun ke-7, Gerindra Gelar Syukuran Sederhana

Jakarta - Partai Gerindra merayakan hari jadi ke-7 di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Perayaan ulang tahun kali ini digelar sederhana yaitu syukuran di aula utama bersama anak yatim.

"Ini kita gelar sederhana saja. Syukuran saja. Tidak mengundang orang luar," ujar Ketua DPP Partai Gerindra Riza Patria usai syukuran, Jumat (6/2/2015).

Riza mengatakan, selain Ketua Umum Prabowo Subianto, tokoh yang hadir juga seputar petinggi partai dan anggota dewan pembina. Misalnya, Wakil Ketua Umum Fadli Zon, Sekjen Ahmad Muzani, mantan Menteri Penerangan Letjen (purn) Yunus Yosfiah, dan beberapa petinggi lainnya.

Riza mengatakan, acara memang sengaja dikemas lebih pada syukuran. Pihaknya juga tidak mengundang pihak lain di luar partai termasuk partai dari Koalisi Merah Putih (KMP), seperti Partai Golkar, PKS, PAN, dan PBB.

"Internal saja. Ini acara syukuran kita ingin ulang tahun ke-7, ini bersyukur terima kasih kepada Indonesia karena Gerindra menang 200% peringkat 3 saat ini," jelas dia.

Dalam sambutannya, kata Riza, Prabowo mengingatkan kadernya untuk bekerja keras dalam menjalankan tugas. Sehingga janji menyejahterakan masyarakat bisa tercapai.

"Pak Prabowo menyampaikan saatnya kita lebih meningkatkan kerja keras kita mewujudkan janji untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat, memajukan bangsa. Jangan sampai korupsi," tandas Riza.

Acara syukuran Partai Gerindra tersebut tertutup. Awak media tidak diizinkan masuk ke aula tempat diselenggarakannya acara. Media hanya bisa menunggu di luar aula. (Mvi/Mut)

info by  Liputan6.com

Kepergian BW ke Bareskrim diiringi takbir & isak tangis pegawai KPK

JAKARTA-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, hari ini memenuhi janjinya buat menghadiri pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Polri, sebagai tersangka kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010. Dia menyatakan, hal itu sebagai contoh supaya penegak hukum lain, terutama Kepolisian, bisa menaati aturan.

Bambang berusaha santai dan mencoba membesarkan hati anak buahnya di KPK. Sebelum pergi ke Bareskrim untuk diperiksa, Bambang diantarkan puluhan pegawai dan pendukung KPK.

"Saya pergi untuk kembali, jadi jangan dibikin serius banget," ujar Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/2).

Pernyataan Bambang itu memancing tawa dari seluruh pegawai KPK yang hadir dan ikut mengiringi keberangkatannya. Bambang mengatakan, juga siap merelakan jiwa raganya demi perjuangan pemberantasan korupsi.

"Kalau toh akibat terberat yang harus diambil adalah meninggalkan jasad saya, itu akan saya ambil! Tapi saya percaya Allah SWT, tetap pada pihak yang benar. Doa orang dhuafa dan tertindas yang akan menolong bangsa ini," lanjut Bambang.

Pernyataan Bambang yang berapi-api itu membakar semangat para pegawai KPK. Beberapa dari mereka langsung memekikkan takbir dan meneriakkan bermacam slogan.

"Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hidup Pak Bambang," kata mereka.

Bambang lantas pergi menuju mobil diantar oleh Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain.

Selama Bambang memberikan pernyataan, para pegawai KPK terlihat serius mendengarkan. Beberapa dari mereka bahkan menangis. Selepas Bambang berangkat, para pegawai itu sempat bercengkrama bersama sembari merokok di pelataran Gedung KPK. Beberapa di antaranya bahkan membuka obrolan dengan para pewarta.

Reporter : Aryo Putranto Saptohutomo | Selasa, 3 Februari 2015 12:43

info : merdeka.com

Bambang Widjojanto siap mati lawan kriminalisasi Polri

JAKARTA-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, menyatakan sudah siap menghadapi kemungkinan apapun termasuk dikriminalisasi oleh pihak manapun. Bahkan dia mengaku sudah siap bila harus tewas dalam memberantas korupsi.

"Kalau akibat terberat itu adalah saya harus meninggalkan jasad saya, itu akan saya ambil! Tapi saya percaya Allah SWT di pihak orang-orang yang benar," kata Bambang dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/2).

Namun, Bambang berusaha santai dan mencoba membesarkan hati anak buahnya di KPK.

"Saya pergi untuk kembali, jadi jangan dibikin serius banget," ujar Bambang.

Pernyataan Bambang itu memancing tawa dari seluruh pegawai KPK yang hadir dan ikut mengiringi keberangkatannya. Bambang mengatakan juga siap merelakan jiwa raganya demi perjuangan pemberantasan korupsi.

"Kalau toh akibat terberat yang harus diambil adalah meninggalkan jasad saya, itu akan saya ambil! Tapi saya percaya Allah SWT, tetap pada pihak yang benar. Doa orang dhuafa dan tertindas yang akan menolong bangsa ini," lanjut Bambang.

Pernyataan Bambang yang berapi-api itu membakar semangat para pegawai KPK. Beberapa dari mereka langsung memekikkan takbir dan meneriakkan bermacam slogan.

"Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hidup Pak Bambang," kata mereka.

Bambang lantas pergi menuju mobil diantar oleh Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain.

Selama Bambang memberikan pernyataan, para pegawai KPK terlihat serius mendengarkan. Beberapa dari mereka bahkan menangis. Selepas Bambang berangkat, para pegawai itu sempat bercengkrama bersama sembari merokok di pelataran Gedung KPK. Beberapa di antaranya bahkan membuka obrolan dengan para pewarta

 Reporter : Aryo Putranto Saptohutomo | Selasa, 3 Februari 2015 12:43

info by merdeka.com

'Badai' 100 Hari Kepemimpinan Jokowi-JK

Jakarta - Masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dan dan wakilnya, Jusuf Kalla telah melewati 100 hari. Memasuki masa itu, tiba-tiba 'badai' mengguncang pemerintahan Jokowi-JK itu.

'Badai' itu menerpa ketika Presiden Jokowi mengungkapkan keinginannya hendak mengangkat kepala Polri (Kapolri) baru. Jokowi mengatakan telah menemukan calon yang tepat untuk menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman.
Hanya beberapa hari setelah pengumuman itu, tanpa disangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan calon tunggal kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka. Dia diduga terlibat kasus penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi mencurigakan atau tidak wajar.
Kasus itu diduga dilakukan mantan ajudan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir (Binkar) Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Markas Besar Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya.

Rencana pengangkatan BG tersebut memicu pro-kontra. Belakangan menjadi konflik terbuka antara KPK dan Polri, setelah Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW). BW ditangkap selang 9 hari setelah BG ditetapkan sebagai tersangka.
Penangkapan BW dituding sebagai imbas dari penetapan status tersangka BG. Banyak pihak yang tidak terima dengan aksi yang dilancarkan Bareskrim Polri.
BW ditangkap usai mengantar anaknya ke sekolah, pagi ini. "Posisi antar anak sekolah, setelah antar dibawa orang itu (Bareskrim Polri)," ujar Johan, Jumat 23 Januari, di Jakarta.
Sejumlah tokoh dan masyarakat pun berkumpul di Gedung KPK dengan alasan menyelamatkan lembaga tersebut, 'Save KPK'. Sebab konflik antara KPK dan Polri ini bukanlah yang pertama. Disebut-sebut kisruh antar 2 lembaga penegak hukum ini sebagai Cicak Vs Buaya jilid III.
Pemerintahan Jokowi-JK pun terguncang. Orang nomor satu di Indonesia itu dianggap berada dalam tekanan partai saat mencalonkan BG. Ia pun diminta bersikap tegas dan membuktikan janji kampanyenya untuk mendengarkan suara rakyat dan pemerintahannya bersih dari unsur korupsi.
'Badai' tersebut memicu desakan publik agar Presiden Jokowi tak tinggal diam mengatasi gesekan 2 lembaga penegak hukum untuk kali ketiganya itu.
Jokowi melakukan langkah yang sama yang pernah diambil mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat 2009 lalu. Turun tangan membentuk tim independen untuk menengahi ketegangan antara 2 lembaga hukum, Polri dan KPK.
Keputusan ini diambil setelah 2 lembaga penegak hukum itu 'menawan' masing-masing pimpinannya. KPK menjerat calon Kapolri tunggal Komjen Pol Budi Gunawan. Dan Polri membidik Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
Tim independen untuk menengahi KPK dan Polri itu mirip dengan bentukan SBY saat mengatasi kasus Chandra Hamzah dan Bibit Samad, yang ditetapkan tersangka oleh Polri pada 2009 silam.
Tim Independen bernama Tim 9 tidak hanya ditugaskan mencari fakta kasus yang menyebabkan polemik di antara KPK dan Polri, tapi juga memberi masukan kepada Presiden Jokowi untuk pembenahan hubungan antar lembaga hukum negara ke depan.

Sembilan anggota Tim Independen tersebut adalah mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, mantan Wakil Kepala Polri Komjen Polisi (Purnawirawan) Oegroseno, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas, sosiolog Imam Prasodjo dan mantan Kapolri Jenderal Purn Sutanto.

Tim diketuai oleh Syafii Maarif, sementara Jimly Asshiddiqie menjadi Wakil Ketua dan Hikmahanto Juwana menjadi Sekretaris.
Dalam situasi politik yang memanas, pengamat politik Emrus Sihombing berharap agar masyarakat menyikapinya dengan dewasa dan tak mudah terprovokasi tanggapan isu liar yang kebenarannya belum terkonfirmasi.

Dukungan Tak Luntur

Meski diterpa 'badai', pemerintahan yang dipimpin Jokowi masih mendapat dukungan dari rakyat. Walau tak sedikit yang kontra dengannya.

Selama 100 hari kepemimpinannya, Presiden Jokowi dan Wapres JK dinilai telah menghasilkan berbagai gebrakan kebijakan. Di antara yang paling populer dan mendapatkan dukungan masyarakat, yakni penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Dalam surveinya, lembaga survei Populi Center menyatakan, kebijakan penurunan harga BBM itu mendapat dukungan rakyat sebesar 93,8%. Tak cuma penurunan harga BBM, kebijakan Jokowi-JK lain yang dinilai didukung masyarakat, yakni swasembada pangan 73,3%, dan penenggelaman kapal asing pencuri ikan 72,8%.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto pun angkat bicara dalam diskusi 'Menanti Ketegasan Jokowi'. Menurut dia, Jokowi memiliki 4 strategi untuk menangani masalah tersebut.

Memanasnya hubungan antara KPK dengan Polri membuat banyak bermunculan persepsi terkait apa yang dialami Presiden Joko Widodo. Terlebih Tim 9 yang dibentuk Jokowi untuk meredakan konflik KPK-Polri menyatakan pemilihan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri bukan inisiatifnya sendiri.

Pernyataan tersebut membuat banyak pihak beranggapan Presiden Jokowi mendapat tekanan dari sejumlah pihak, termasuk dari partai politik yang mengusungnya.

Di tengah kondisi ini, Jokowi menuliskan sebuah status di akun Facebooknya yang berbunyi "Suro Diro Joyoningrat Lebur Dening Pangastuti". Kata tersebut diketahui merupakan suatu ungkapan atau filosofi Jawa.

Sementara Sekretaris Tim 9 Hikmahanto Juwono menanggapi santai terkait berbagai pendapat dan penolakan dibentuknya Tim 9 untuk menyelesaikan konflik Komisi Pemberantasan Korupsi-Polri. Guru Besar Hukum Internasional tersebut mengatakan, dengan lugas bahwa inisiatif terbentuknya kelompok tersebut berasal dari presiden dan bukan inisiatif mereka pribadi.

"Kita tuh diundang loh sama Presiden. Jadi bukan tanpa sebab, tiba-tiba datang dan merekomendasikan hasil penyelidikan kita ke Presiden. Presiden itu kan sebenarnya berhak meminta masukan dari siapa saja dan dari mana saja, baik lembaga hukum, pakar hukum ataupun sahabat," ujar Hikmahanto kepada Liputan6.com, Jumat 30 Januari.

Bagi Hikmahanto, keberadaan Tim 9 sebatas merekomendasikan hal-hal yang menurut mereka baik dilakukan, tanpa intervensi dari Tim 9. Ia tidak mengklaim masukan dari Tim 9 adalah yang paling baik.

"Tim 9 hanya mengumpulkan fakta-fakta yang kita dapatkan lalu rangkumannya kita berikan ke Presiden. Keputusan akhirnya ya terserah Pak Presiden mau dengar yang mana. Presiden berhak menentukan pilihan," ucap Hikmahanto.

info by  http://news.liputan6.com

Menang di Komnas HAM Tak Pengaruhi Kasus Hukum BW

Jakarta - Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto atau BW mengadukan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam proses penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri kepada Komnas HAM. Namun Komnas HAM menyatakan tak akan ada keringanan hukuman pada BW, meskipun dalam proses penangkapannya terbukti ada pelanggaran HAM.

Ketua Tim Penyelidikan Dugaan Kriminalisasi Pimpinan KPK Komnas HAM Nur Kholis mengatakan, keringanan baru bisa didapat bila termasuk kategori pelanggaran HAM berat.

"Belum tentu berpengaruh pada kasusnya BW sendiri. Itu aspek rumit karena penyelidikan UU Nomor 39 Tahun 1999 tak bawa implikasi pidana. Tapi kalau ada dugaan pidana, direkomendasikan di lembaga berwenang," tutur Nur Kholis di kantor Komnas HAM, Jakarta, Sabtu (31/1/2015).

"Beda hal kalau penyelidikan Komnas HAM di UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kita lakukan penyelidikan sebagai penyelidik tunggal. Hasil UU Nomor 26 itu diserahkan ke Jaksa Agung, kasusnya harus pelanggaran HAM berat, contoh kasus Trisakti, Semanggi, Priok, dan 1965," imbuh dia

Nur Kholis menjelaskan, pasal yang dipakai untuk investigasi kasus BW terbatas hanya pada manfaat mengontrol tindakan aparatur negara. Meski demikian, Komnas HAM berusaha agar hasil putusan kasus BW ini dapat diserahkan langsung kepada Presiden Jokowi.

"Tapi UU 39 bukan nggak manfaat, tapi untuk kontrol tindakan aparatur negara. Kasus BW ini, rekomendasi nanti pada Presiden. Ini murni jadi penilaian tentang orang dan institusi," tutur nur Kholis.

Mirip Kasus Novel Baswedan

Masih ingat penyidik KPK bernama Novel Baswedan? Namanya mencuat saat kasus simulator SIM yang melibatkan Kakorlantas saat itu (sekarang terpidana) Irjen Pol Djoko Susilo.

Nur Kholis menuturkan, kasus BW saat ini mirip dengan kasus Novel Baswedan. Bisa saja, lanjut dia, proses hukum yang menimpa BW berakhir seperti Novel. Saat itu, Presiden SBY mengakhiri polemik dengan memberikan pidatonya. SBY menilai niat Polri untuk melakukan proses hukum terhadap Kompol Novel Baswedan tidak tepat dari segi waktu maupun caranya‎.

‎"Dalam kasus Novel Baswedan, Komnas HAM juga Investigasi. Selain masukan dari Komnas HAM ada masukan lain yang ending-nya, presiden bilang mungkin kasus itu benar pidana, tapi waktu tetap, dan kasusnya reda sendiri dengan pidato SBY. Waktu itu suasana seperti ini, kita koordinasi KPK, Menkopolhukam, dan Polri," papar Nur Kholis.

Lantas, adakah peluang kasus BW bakal bernasib sama?
"Tergantung Presiden. Itu diskresi kepala negara, mungkin ada pertimbangan lebih besar," tutup Nur Kholis


info by  http://news.liputan6.com

KPU: JK ingin Pilkada Serentak Maksimalkan Penggunaan IT

Jakarta - Pilkada tahun ini digelar serentak di 8 provinsi dan 196 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Agar proses pilkada berlangsung lebih baik dari tahun ke tahun, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar sistem IT (Information and Technology) dipakai dalam pemilihan.

‎"Kesempatan ini kami gunakan untuk persiapan pelaksanaan pemilu bupati, walikota gubernur tahun ini. Pak Wapres concern dengan IT. Kita mulai bekerja membuat grand design penggunaan IT dalam pemilu di Indonesia," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik usai bertemu Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (30/1/2015).

"Beliau hanya menginginkan pilkada sudah digunakan IT pada tahapan-tahapan dan pilkada merupakan momen untuk bisa menggunakan IT karena pelaksanaannya parsial, tidak secara menyeluruh di Indonesia," imbuh dia.

Walau fokus diutamakan pada penyelenggaraan pemilu dengan IT atau e-voting, KPU mengakui ada kendala. Kendala terletak pada sedikitnya persiapan menuju waktu pelaksanaan pilkada langsung dan anggaran yang belum diproyeksikan untuk pengembangan hal tersebut.

‎"‎(E-voting) masih kajian Karena 2015 sangat sempit dan anggaran belum diproyeksikan ke sana," kata Husni yang didampingi 6 komisioner KPU, yakni Ida Budiati, Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, Fery Kurniarizkiansyah, Juri Ardiantoro, dan Arief Budiman.

'Penggendutan' KPU
KPU juga meminta adanya ‎penambahan unit satuan kerja. Husni mengatakan, saat ini KPU memiliki 531 unit satuan kerja. Dia menjelaskan, perlu penambahan 18 unit karena ada daerah otonomi baru. "Ada penambahan 1 provinsi dan 17 kabupaten otonomi baru," ujar dia.

Menurut Husni, secara umum KPU dinilai ramping secara keorganisasian dan masih membutuhkan beberapa penambahan pejabat di lingkungan sekretariat jenderal yang nanti berfungsi memudahkan koordinasi dengan daerah.

"Juga termasuk bagaimana agar pegawai-pegawai di daerah yang tadinya berasal dari Pemda dapat dialihstatuskan jadi pegawai KPU. Kami baru memiliki 50 persen pegawai yang ada statusnya pegawai kami. 50 persen dari 12 ribuan. Jadi ada 6 ribuan," tandas Ketua KPU itu. (Mvi/Yus)

info by  http://news.liputan6.com

Jelang Pilkada 2015, PAN Surabaya Mulai Dekati Walikota Risma

Surabaya - DPD PAN Surabaya dalam waktu dekat akan melakukan silaturahim ke Walikota Tri Rismaharini untuk menyampaikan hasil survei internal yang menempatkan Risma sebagai calon walikota terkuat dalam Pilkada Surabaya 2015.

"Hasil survei internal ini dilakukan Tim 8 yang dibentuk DPD PAN Surabaya," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PAN Surabaya Achmad Zainul Arifin di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (31/1/2015).

Menurut dia, silaturahmi kali ini merupakan pendekatan politik kepada Tri Rismaharini untuk menjalin komunikasi politik awal. Apalagi, posisi Risma di internal kader maupun simpatisan PAN di Surabaya masih tertinggi.

Terlebih, pascasurvei internal PAN yang dilakukan akhir tahun lalu, Risma dinilai mampu menyelesaikan persoalan kota dengan gaya kepemimpinan berintegritas.
   
"Kita melihat objektif. Termasuk kekurangan dalam memimpin Surabaya. Seperti persoalan KBS, Kemisikinan, perlu ada tindak lanjut yang konkret," kata dia.

Sementara Koordinator Tim 8 DPD PAN Surabaya Hamka Mudjiadi Salam sebelumnya mengatakan, berdasar evaluasi DPD PAN Surabaya, kepemimpinan Risma di Kota Surabaya cukup sukses hingga sekarang ini.

"Gaya dan Sepak terjangnya sebagai Walikota Surabaya menunjukkan ciri khas arek Suroboyo yang ulet, keras, tidak sombong, pekerja serta pemikir hebat. Ini dibuktikan dengan keberhasilan Kota Surabaya meraih berbagai predikat dan penghargaan dari Indonesia maupun dari mancanegara," kata Hamka.

Oleh karena itu, lanjut dia, saat ini nama Tri Rismaharini masih menjadi pilihan utama dari DPD PAN Surabaya untuk diusung sebagai calon Walikota Surabaya. (Ant/Ado)


info by  http://news.liputan6.com