Bertemu Prabowo, Jokowi Dinilai Cari Dukungan Politik

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga pimpinan Koalisi Merah Putih Prabowo Subianto bertemu di Istana Bogor, pada Kamis 29 Januari lalu.

Direktur Political Communication Institute Heri Budianto memaknai pertemuan Jokowi dan Prabowo sebagai salah satu upaya Jokowi mendapatkan dukungan politik dari luar tubuh Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Menurut dia, pertemuan kedua tokoh nasional yang sempat bersaing demi mendapatkan posisi nomor 1 di negeri ini menyiratkan kondisi KIH yang sedang tak harmonis.

"Dari banyak momen, momen yang paling terang benderang adalah saat Prabowo bertemu Jokowi. Jokowi seolah meminjam tokoh-tokoh ini untuk melakukan sesuatu. Tak bisa disangkal lagi kalau di tubuh KIH sedang ada masalah," jelas dia di Kawasan Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2015)

Heri menilai telah terjadi dualisme paham yang mencoba mempengaruhi keputusan Jokowi terkait pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebagian mengatakan demi terlaksananya undang-undang, Budi gunawan harus dilantik. Sebagian mengatakan demi mendengar aspirasi rakyat, sebaiknya pelantikan Budi Gunawan dibatalkan.

"Memang dari aspek hukumm ada dua kubu yang berseberangan. Ada yang bilang hukum di atas etika dan etika di atas hukum" tandasnya.

Kisruh pencalonan Komisaris Jendral Budi Gunawan sebagai Kapolri mencuat ke permukaan saat calon tunggal Kapolri tersebut dinyatakan tersangka pemilik rekening gendut oleh KPK.

Selang dua pekan, Wakik Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap oleh Bareskrim Polri dengan tuduhan memengaruhi saksi saat sidang Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Hal ini menimbulkan kecaman dari berbagai elemen masyarakat yang pro KPK dan menyebutnya kriminalisasi terhadap KPK.
Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK sebelumnya mengatakan pertemuan keduanya adalah langkah baik yang mampu menciptakan stabilitas politik.

"Kan Pak Jokowi ya menerima tamu, menerima ketua partai kan bagus, supaya negeri ini aman politiknya stabil. Itu tanda tanda bahwa politik kita lebih stabil dari perkiraan, tidak ada partai yang tidak bersahabat," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, 30 Januari.

JK membantah, dalam pertemuan tersebut, Jokowi dan Prabowo melakukan sebuah perjanjian politik. Dia menegaskan, pertemuan itu untuk menciptakan kesadaran membangun bangsa bersama-sama.

"Tidak ada deal-nya, ini saya pikir semua sadar untuk membangun negeri ini secara bersama sama. Ya berpikir boleh-boleh saja, tapi tidak begitu, bahwa bersama-sama ingin membangun bangsa ini," tutur Jusuf Kalla.


 info by  http://news.liputan6.com

4 Jurus Jokowi Hadapi Kisruh KPK-Polri

 Jakarta - 100 Hari pemerintahan Jokowi-JK diwarnai memanasnya hubungan Kapolri-KPK. Namun Jokowi memiliki 4 strategi untuk menangani masalah ini. Apa saja stateginya?

"Saya lihat Jokowi ada 4 strategi yang dilakukan di panggung depan, tapi tak tahu yang di belakang," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto dalam diskusi 'Menanti Ketegasan Jokowi', di Cikini, Jakarta, Sabtu (31/1/2015).

Menurut Gun Gun, strategi pertama Jokowi, yakni jurus mengulur waktu. Hal itu, kata dia, bisa dilihat saat paripurna DPR beberapa waktu lalu memutuskan untuk mendukung Komjen Pol Budi Gunawan menjadi kapolri.

"Ini bola panas pada Istana. Dua dilema, pemanggilan keputusan yang cepat dan ragam kepentingan pada Jokowi. Dia lakukan dengan tunda pelantikan BG sebagai exit strategi sementara," tutur dia.

‎"Kedua, pra-kondisi netralisasi pandangan di publik. Pak Jokowi undang 7 jadi 9 (tim independen) sosok senior yang ubah fokus perhatian publik dari Jokowi ke tokoh senior ini. Ini yang disebut pra-kondisi. Jokowi juga bisa ditamengi Tim 9. Buya Syafii keluarkan statement yang usul kapolri itu yang lain, bukan Jokowi. Buat Polemik jadi lebih tersebar. Rekomendasi juga jadi polemik sendiri, untuk tak melanjutkan BG," papar Gun Gun.

Jurus ketiga, lanjut Gun Gun, Jokowi memanfaatkan media massa.‎ Media mainstream diundang untuk memasok cara pandang Istana dan diberikan ke masyarakat untuk membentuk opini publik sesuai yang dikehendaki Jokowi.

"Terakhir, zone possible agreement. Pertemuan Jokowi dengan Prabowo dan Habibie, lalu Kompolnas. Panggung utama dengan Prabowo, ada efek domino. Banyak perbincangan di sosial media bahwa Prabowo dukung pemerintahan, jadi fokus. Peluang Jokowi manfaatkan panggung beri pesan pada elite parpol yang ada di lingkaran Istana dan menekan Jokowi," tutur Gun Gun.

Meski Jokowi sudah mengeluarkan 4 jurus, Gun Gun melihat, hal ini hanya bersifat sementara. Ketegasan Jokowi pada akhirnya harus ditunjukkan.‎ "Empat strategi ini akan bermuara apakah Jokowi punya ketegasan. Ini hanya strategi antara saja," tandas Gun Gun. (Ndy/Sun)

info by  http://news.liputan6.com

Bambang Widjojanto Resmi Mengundurkan Diri dari Jabatan Wakil Ketua KPK

Bambang Widjojanto resmi menyampaikan permohonan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai orang yang patuh terhadap peraturan konstitusi, langkah ini segera diambil oleh Bambang Bijdojanto menyusul dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Bambang Widjojanto atau BW dituduh terlibat memberikan keterangan  palsu dalam kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010 saat ia masih berprofesi sebagai pengacara.

Bambang Widjojanto mengaku telah membuat surat pengunduruan diri setelah dilepas dari Kabareskrim Polri. Setelah tiba di gedung KPK, Bambang menceritakan langsung membuat surat pemberhentian. “Setiba di kantor, saya segera membuat surat. Suat permohonan sementara,” tutur Bambang dalam jumpa pers hari ini, Senin (26/01) di gedung KPK.

Surat pengunduran diri itu kini telah diserahkan kepada pimpinan KPK. Apakah pengunduruan diri itu diterima atau ditolak akan ditentukan oleh tiga petinggi KPK tersisa. Bambang menduga, saat ini para pimpinan KPK sedang mengadakan rapat untuk membahas ajuan pengunduruan dirinya ini.

Pengajuan pengunduran ini, semata-mata dilakukan untuk menghormati konstitusi. Sesuai pasal 32 ayat 2 UU KPK, pemimpin yang ditetapkan sebagai tersangka wajib untuk mengundurukan diri. Bambang pun menuruti perintah itu. Tapi bagaimanapun, Bambang Widjojanto tetap berkeyakinan bahwa kasus yang disangkakan pada dirinya ini adalah sebuah rekayasa belaka.

Demokrat Sebut Jokowi Punya Kekuatan Damaikan KPK-Polri

Dheri Agriesta - 26 Januari 2015 13:32 wib

 Jakarta: Partai Demokrat yakin Presiden Jokowi menemukan solusi untuk mengakhiri konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Polri. Jokowi punya wewenang dan kekuatan politik untuk membuat kebijakan.

"Partai Demokrat berpendapat Presiden Joko Widodo, masih memiliki kesempatan, wewenang, dan sumber daya politik untuk menemukan solusi yang paling tepat. Sehingga kemelut ini tidak semakin memburuk," kata Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2015).

Syarief menilai Presiden dan pembantunya punya rasa tanggung jawab untuk mengatasi masalah-masalah. Syarief menyebut jalan keluar dari masalah KPK-Polri ditunggu masyarakat.

Solusi yang didapat, sebut Syarief, diharapkan dapat memastikan hukum tetap ditegakkan secara adil. Gerakan pemberantasan korupsi tak boleh terganggu dengan adanya kasus ini.

Syarief berharap, KPK dan Polri bisa diselamatkan dan dapat melanjutkan tugas tanpa gangguan apapun. "Gesekan antara Polri dan KPK harus dapat segera dihentikan dan tidak sebaliknya justru semakin meluas," tambah Syarief.

Presiden Jokowi sudah membentuk tim independen untuk menyelesaikan polemik KPK-Polri. Tokoh yang ada di tim independen yakni Jimly Asshiddiqie (mantan Ketua MK), Erry Riyana Hardjapamekas (mantan Wakil Ketua KPK), Komjen (Purn) Oegroseno (mantan Wakil Kapolri), Bambang Widodo Umar (akademisi), Hikmahanto Juwana (akademisi), Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK), dan Buya Syafii Maarif (tokoh agama).
TRK

info by  Metrotvnews.com

Presiden Jokowi Akan Mediasi KPK dan Polri

Jakarta - Sejak Bambang Widjojanto (BW) ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri, tim kuasa hukum Wakil Ketua KPK tersebut langsung melakukan beberapa langkah. Yang paling baru, pengacara akan mengupayakan penerbitan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) untuk Bambang. Surat itu segera diajukan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Upaya hukum kita adalah SP3, agar ada penghentian perkara atas nama Bambang Widjojanto dengan alasan kepentingan umum," kata kuasa hukum BW, Usman Hamid saat ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Usman menyatakan pihaknya berharap tidak ada lagi kriminalisasi kepada pimpinan KPK lainnya. Wakil Ketua KPK lainnya, Adnan Pandu Praja dilaporkan seorang pemilik saham lantaran diduga melakukan kejahatan saat menjadi penasihat hukum di PT Desy Timber di Berau Kaltim pada 2006.

"Karena itu, Presiden harus memberikan kekebalan hukum, atau dukungan politik penuh kepada KPK dalam menjalankan mandat," jelas dia.

Ditambahkan Usman, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk menyerahkan permohonan SP3 kepada Presiden Jokowi. Belum diketahui kapan tim mengirimkan permohonan tersebut.

"Kita masih menentukan kapan waktunya, juga kita tengah menyusun agenda bersama dengan ahli hukum dan profesor hukum yang sudah menyerukan penghentikan kasus Bambang Widjojanto. Sementara, kuasa hukum Pak Bambang fokus kepada penghentian perkara hukumnya secara legal," tandas Usman.

Sebelumnya Bareskrim Polri menangkap Bambang Widjojanto atas dugaan kasus kesaksian palsu saat persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Bambang yang saat itu menjadi pengacara salah satu calon walikota, dituding mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu. Penahanan Bambang kemudian ditangguhkan, namun proses hukum tetap berlanjut. (Riz/Mut)

info by liputan6

Akar masalah Polri vs KPK berawal dari sikap tak tegas Jokowi

Ketegangan antara Polri dan KPK tak hanya menjadi perhatian masyarakat di Indonesia, namun juga menjadi sorotan sejumlah mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang berada di Australia.
Sejumlah orang yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia di Australia untuk Kebhinekaan mengatakan penangkapan Wakil ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri merupakan upaya pelemahan terhadap KPK.

Koordinator koalisi tersebut Danang Widoyoko mengatakan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) harusnya berdiri membela KPK. Bagi Danang, Presiden Jokowi tak cukup dengan hanya memberi pernyataan normatif.

"Presiden Jokowi tidak seharusnya hanya memberikan pernyataan normatif, melepas tangan atas tindakan kriminalisasi terhadap KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Presiden dipilih rakyat karena mengusung agenda pemberantasan korupsi, sehingga sudah seharusnya Presiden berada di depan membela KPK," katanya melalui siaran persnya kepada merdeka.com, Jumat, (23/1).

Danang melanjutkan, ketegangan antara Polri dan KPK tak bisa dilepaskan dari ketidaktegasan Presiden Jokowi terkait pro-konta pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

"Terjadinya peristiwa ini tidak terlepas dari ketidaktegasan Presiden Jokowi yang hanya menunda pelantikan BG, karena menjadi petugas partai untuk mengakomodasi keinginan partai politiknya untuk memilih BG menjadi Kapolri," katanya.

Untuk itu, Danang mengatakan para anggota koalisi yang terdiri dari sejumlah kampus di negeri Kanguru itu menuntut agar Presiden Jokowi tak melantik komjen Budi gunawan.

"Menuntut Presiden membatalkan pelantikan BG, dan mendukung KPK mengusut tuntas kasus rekening gendut di institusi Polri, dengan memerintahkan Polri untuk kooperatif atas upaya yang dilakukan oleh KPK," pungkasnya.

info by merdeka.com

kronologi penangkapan wakil ketua KPK di pinggir jalan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap penyidik Mabes Polri karena diduga memerintahkan saksi memberi kesaksian palsu saat bersidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Kala itu Bambang menjadi kuasa hukum penggugat Ujang Iskandar-Bambang Purwanto dalam sengketa pilkada Kotawaringin Barat.

Jumat (23/1), pukul 06.30 WIB

Bambang Widjojanto dari kediamannya di Kampung Bojong, Sukamaju, mengantarkan anaknya ke sekolah bersama dengan anak perempuannya menggunakan mobil Isuzu Panther B 1559 EFS, anggota Bareskrim Mabes Polri membuntuti sampai ke SDIT Nurul Fikri, Jalan Kompleks Timah, Tugu, Cimanggis, Kota Depok. Setelah selesai mengantar anaknya Bambang akan kembali ke kediamannya.

Pukul 07.30 WIB

Saat keluar SDIT Nurul Fikri tepatnya di depan Butik Rifa Jalan Kompleks Timah, Tugu, Cimanggis, Kota Depok, langsung dilakukan penangkapan oleh Bareskrim Mabes Polri, selanjutnya Bambang beserta mobilnya langsung dibawa ke Mabes Polri.

 Pukul 11.00 WIB

Bambang masih menjalani pemeriksaan. "Penyidik saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka BW. Sedang dibuat berita acara pemeriksaan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie di Bareskrim Mabes Polri, Jumat (23/1).

info by merdeka.com