Bertemu Nelayan Gorontalo, Jokowi Janji Akan Beri Bantuan Kapal

Gorontalo - Setelah blusukan ke kampung nelayan di Kalimantan Tengah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi nelayan di Pelabuhan Gorontalo. Jokowi berjanji akan memberikan bantuan kapal nelayan dengan bobot 3 gross ton dan alat pemecah ombak.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Sabtu (6/12/2014), Jokowi juga menyempatkan berdialog dengan para nelayan mengenai hasil tangkapan mereka. Suasana mencair dengan celetukan-celetukan Jokowi yang tidak banyak tahu mengenai ikan laut.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Jokowi juga menampung berbagai permasalahan yang dikeluhkan nelayan. Salah satunya adalah menurunnya hasil tangkapan akibat aksi pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing.

Kepada para nelayan di Gorontalo, Jokowi berjanji akan mengambil langkah tegas dengan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah telah menenggelamkan 3 kapal nelayan asing yang terbukti mencuri kekayaan laut Indonesia. Ketiga kapal itu ditenggelamkan di perairan Kepulauan Riau, Jumat 5 Desember kemarin.

Penenggelaman kapal ini untuk mencegah berulangnya aksi pencurian ikan oleh nelayan asing. Akibat pencurian ikan ini, setiap tahun Indonesia diperkirakan rugi sebesar Rp 300 triliun. (Nfs/Ans).

info by liputan6

Presiden Jokowi Tegaskan Perppu Pilkada Tak Bisa Ditawar Lagi

Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie memerintahkan kadernya di DPR untuk menolak Perppu Pilkada Langsung yang diteken SBY saat menjabat Presiden RI. Bukan hanya SBY yang kecewa, Presiden Jokowi pun ikut menyatakan sikap.

Melalui fanpage Facebook-nya, Presiden Jokowi menyatakan akan menjalin komunikasi politik yang lebih intensif dengan Parlemen (DPR-RI) untuk saling menyetujui kesepakatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

"Pada prinsipnya Pilkada langsung tidak bisa ditawar-tawar lagi, ini adalah buah paling manis dalam demokrasi kita," kata Jokowi, dikutip Liputan6.com, Jumat (5/12/2014).

Bila Pilkada Langsung dibredel kemudian digantikan Pilkada Tidak Langsung, sambung Jokowi, maka rakyat seakan-akan diikat untuk menonton panggung politik, dimana rakyat diasingkan dari hak-haknya berdemokrasi.

"Dengan pilkada langsung, pelan-pelan akan kita dapatkan pemimpin yang secara organik tumbuh di dalam masyarakat dan paham atas situasi-situasi yang berkembang di tengah masyarakat," ujar Jokowi.

Sebelumnya, saat penyampaian tanggapan dari DPP Partai Golkar atas pandangan umum Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tiap DPD tingkat I dan II Golkar di Hotel Westin, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa 2 Desember malam, Ical meminta agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada dan Pemda yang dikeluarkan SBY ditolak.

"Saya dengar, Perppu itu digugat, bukan materi tapi mengenai cara untuk melaksanakan Perppu itu. Kata Mahfud, kalau Perppu itu dibatalkan, harus dibuat UU baru dan kemudian UU pilkada itu berlaku kembali. Kalau itu nggak berhasil, itu akan kita perjuangkan setelah DPR reses. Sesuai usulan saudara sekalian, kita bisa menolak Perppu itu," papar Ical.

Ketua Umum Partai Demokrat SBY pun merasa dikhianati Partai Golkar. Padahal, ada kesepakatan yang ditandatangi Ical agar Partai Golkar mendukung Perppu tersebut di DPR.

"Kini, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," tegas SBY dalam akun twitternya, @SBYudhoyono, Jumat (5/12/2014).

Agar Perppu Pilkada yang diterbitkannya saat menjabat Presiden RI itu disahkan, SBY pun memerintahkan Fraksi Demokrat DPR untuk mendekati Fraksi PDIP.

info by liputan6