Jakarta-Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak mudah percaya kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing soal kasus
kebakaran hutan. Sebab menurut Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo LSM asing itu kebanyakan menjadi operator kepentingan asing.
"Saya terus terang sejak awal mencurigai keberadaan LSM-LSM asing yang berada diIndonesia. NGO asing ini cenderung menjadi kaki tangan kepentingan ekonomi global," kata Firman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/10/2015).
Sehingga, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mengingatkan agar pemerintah bisa berlaku objektif dan tidak asal menuduh, apalagi memvonis
perusahaan melakukan pembakaran tanpa memverifikasi terlebih dahulu.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR, Syaefullah Tamliha mengingatkan jika perusahaan itu memang terbukti melanggar, pemerintah bisa memberikan sanksi berupa denda kepada perusahaan sawit tersebut.
"Namun, yang paling penting justru bagaimana pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat adat agar mereka bisa bertahan hidup tanpa harus menimbulkan kebakaran atau bencana lebih luas," kata Tamliha.
Bukan hanya itu, Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun pun meminta Presiden Jokowi segera melakukan evaluasi kepada para kabinetnya agar masalah ini bisa diatasi.
"Presiden Jokowi harus melakukan evaluasi secara serius terhadap kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya)," kata Ubedilah.
Menurutnya, Menteri Siti Nurbaya tidak memiliki rencana antisipasi dan penanganan kebakaran secara sistemik dan masif. Bahkan, dalam kasus asap Menteri Siti dianggap cenderung reaktif.
"Bicara hutan dan lingkungan hidup adalah sebuah program jangka panjang. Ini yang tak terlihat dalam satu tahun kinerja Menteri Siti," kata Ubedilah.
