Akar masalah Polri vs KPK berawal dari sikap tak tegas Jokowi

Ketegangan antara Polri dan KPK tak hanya menjadi perhatian masyarakat di Indonesia, namun juga menjadi sorotan sejumlah mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang berada di Australia.
Sejumlah orang yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia di Australia untuk Kebhinekaan mengatakan penangkapan Wakil ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri merupakan upaya pelemahan terhadap KPK.

Koordinator koalisi tersebut Danang Widoyoko mengatakan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) harusnya berdiri membela KPK. Bagi Danang, Presiden Jokowi tak cukup dengan hanya memberi pernyataan normatif.

"Presiden Jokowi tidak seharusnya hanya memberikan pernyataan normatif, melepas tangan atas tindakan kriminalisasi terhadap KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Presiden dipilih rakyat karena mengusung agenda pemberantasan korupsi, sehingga sudah seharusnya Presiden berada di depan membela KPK," katanya melalui siaran persnya kepada merdeka.com, Jumat, (23/1).

Danang melanjutkan, ketegangan antara Polri dan KPK tak bisa dilepaskan dari ketidaktegasan Presiden Jokowi terkait pro-konta pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

"Terjadinya peristiwa ini tidak terlepas dari ketidaktegasan Presiden Jokowi yang hanya menunda pelantikan BG, karena menjadi petugas partai untuk mengakomodasi keinginan partai politiknya untuk memilih BG menjadi Kapolri," katanya.

Untuk itu, Danang mengatakan para anggota koalisi yang terdiri dari sejumlah kampus di negeri Kanguru itu menuntut agar Presiden Jokowi tak melantik komjen Budi gunawan.

"Menuntut Presiden membatalkan pelantikan BG, dan mendukung KPK mengusut tuntas kasus rekening gendut di institusi Polri, dengan memerintahkan Polri untuk kooperatif atas upaya yang dilakukan oleh KPK," pungkasnya.

info by merdeka.com